Puger Kulon – Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pemerintahan Desa Puger Kulon menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (15/10) untuk melaksanakan amanat peraturan Menteri Desa PDTT tersebut. Kegiatan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) pada hari ini dihadiri oleh Camat Puger, PKK, BPD, RT, RW, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, dan Pendamping Desa.

Setelah dilaksanakan pembahasan hasil Musdessus terkait BLT – Dana Desa, disepakati bahwasanya Desa Puger Kulon tidak melaksanakan penyaluran BLT – Tahap III (Oktober, November dan Desember 2020) dikarenakan ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Selain itu, Desa Pugerkulon juga melaksanakan Launching SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) yang merupakan program dari Kementerian Desa – PDTT dengan menggunakan tolok ukur IDM (Indeks Desa Membangun). Pada IDM 2020 Desa Puger Kulon meraih peringkat 6 Nasional, oleh karena itu, Desa Puger Kulon terpilih menjadi salah satu dari 4 Desa se-Kabupaten Jember yang mendapat program integritas SIPBM. Program SIPBM adalah program dari Kementerian Desa – PDTT yang bekerja sama dengan UNICEF. Nantinya program tersebut akan dikembangkan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa untuk memonitor ATS dan ABPS di masa pandemi Covid – 19. Tujuan dari SIPBM antara lain :

  1. Mengidentifikasi dan menyediakan data dan informasi bidang pendidikan yang meliputi penduduk usia prasekolah dan usia sekolah yang sudah maupun yang belum mendapat layanan pendidikan dengan alasan tidak/belum memperoleh layanan pendidikan, termasuk di dalamnya antara lain: jarak ke sekolah dan transportasi yang digunakan ke sekolah sehingga berimplikasi pada kebijakan yang terkait dengan pendidikan, di antaranya Program Wajar Dikdas 9 Tahun atau Wajar 12 Tahun dapat dilaksanakan sesuai dengan realita yang ada.
  2. Mengidentifikasi dan menyediakan data dan informasi bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya di antara lain: konsumsi garam yodium keluarga, keberadaan layanan kesehatan, jarak dan transportasi yang digunakan menuju kantor layanan kesehatan, kepemilikan akta kelahiran, pekerjaan orang tua, sebagai aspek-aspek yang terintegrasi dengan perencanaan dan implementasi pembangunan secara keseluruhan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here